Dwi Revika Blog

Di indonesia Pelanggaran hak warga negara terjadi karena warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara adalah akibat dari adanya pelalaian ataun pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh warga negara  sendiri. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang sering kita dengar diberita televisi atau koran seperti kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat indonesia. Penyebab kemiskinan  bisa dari pemerintah saat program pembangunan tidak berjalan sesuai harapan bahkan tidak semestinya, atau juga bisa disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja datu tidak mempunyai ketrampilan sehingga mereka hidup tidak kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari karena tidak ada penghasilan untuk membiayai hidup atau menyebabkan kemiskinan.   Penetapan hak warga negara merupakan hal mutlak yang harus mendapat perhatian khusus dari n

Sebagai landasan konstitusional dan sumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiaban dasar kita sebagai warga negara. UUD 1945 dan Pasalnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Republik Indonesia yaitu : Pembukaan UUD 1945 –  Hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945 karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak berkeperimanusaan dan berperikeadilan. Pasal 6 (1)  Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam undang undang. Pasal 23A Kewajiban negara membayar pajak terhadap negara. Negara berhak untuk memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tentu saja warga harus membayar